Musim Workshop

Workshop di Institusi Kesehatan Pemerintah

Bulan-bulan ini (sejak juni) instansi kesehatan pemerintah biasanya sedang sibuk-sibuknya ber-workshop ria. Workshop-2 di instansi kesehatan pada umumnya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat.
Lalu, apa anehnya ?

Tidak aneh jika workshop memang benar-benar diperlukan, dalam arti untuk pengenalan program baru, petunjuk teknis kebijakan baru dan sejenisnya yang bermuara pada output atau outcome nyata.

Lho, kalau wajar kenapa dibahas?
Iya nih dibahas, habisnya workshop-workshop tersebut berpeluang dijadikan “lahan” menggerogoti uang. Bukan hanya berpeluang sih, malah ada yang menjadikannya sebagai media yang nampak legal untuk bagi-bagi dana anggaran. Uang-uang untuk workshop di instansi kesehatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat I ataupun tingkat II, APBN dan bisa juga utang bantuan Luar Negeri.

:: :: :: ANGGARAN DAN REALISASI :: :: ::
Dana anggaran instansi kesehatan tingkat II (instansi lain gak tahu) dicairkan dalam 4 tahap, yakni triwulan I (januari-maret), triwulan II (april-juni), triwulan III (juli-september) dan triwulan IV (oktober-desember). Biasanya, dana cair setelah lewat triwulan I, kadang (seringkali?) pada akhir triwulan II. Sedangkan workshop dilaksanakan setelah dana turun. Artinya kegiatan (workshop) triwulan I (dan awal triwulan II) tidak dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan, menunggu setelah pencairan dana pada triwulan II.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan workshop di instansi kesehatan banyak bohongnya dibanding benarnya. Lha gimana, wong pelaksanaannya triwulan II dipertanggung jawabkan sebagai pelaksanaan workshop triwulan I.
Kalau materi workshop menyangkut penyakit endemis (mudah menyebar dan menular), berarti pembahasan dilakukan setelah kasusnya lewat.
Huaaaa, bohong kan?

Ditinjau dari sisi manfaat dan output ataupun outcome materi workshop, seringkali masih berkutat pada pembahasan program rutin, yakni suatu kegiatan yang mestinya dilaksananakn sebagai bagian tak terpisahkan dari tugas pokok. Artinya bukan kegiatan yang memerlukan pembahasan khusus menggunakan dana.

Sebagai contoh, program pemetaan ibu hamil dari sub dinas Kesehatan Keluarga (Kesga) yang sebelumnya dinamakan Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Program tersebut mewajibkan pelaksana (Bidan) pemetaan ibu hamil melakukan kegiatannya pada awal atau akhir tahun sebagai evaluasi sekaligus perencanaan sasaran kegiatan tahun berikutnya. Kegiatan ini rutin, harus dilaksanakan sebagai salah satu tanggung jawab pelaksana lapangan tanpa dana khusus.
Jika kegiatan rutin semacam ini dikemas dengan selubung workshop akan berdampak pada 2 kerugian.

• Pertama, tentu pemborosan.
• Kedua, akan mendidik para pelaksana lapangan menjadi bermental mata duitan, hanya mengangkat pantat berjalan kalau ada dananya, kalau enggak ada menjadi ogah-ogahan.

Sisi negatif lain dari workshop yang berorientasi proyek (project oriented) adalah tumpang tindihnya penugasan personil. Betapa tidak, mengingat pencairan dana pada triwulan II atau III akan memaksa pelaksana di tingkat II melaksanakan workshop nyaris berbarengan. Akibatnya petugas peserta workshop berurutan meninggalkan tugas rutin hanya untuk menghadiri workshop. Ini akan mendorong kepala instansi di bawahnya (kepala puskesmas) menggilir anak buahnya agar stabilitas layanan poliklinik tidak terguncang.

Kondisi tersebut suka atau tidak hanya menciptakan siklus rutinitas sepanjang tahun. Jangan ditanya hasilnya. Gak ada. Sekali lagi gak ada, selain hanya pertemuan di hotel berbintang, mendengarkan ocehan pembicara dari luar daerah (yang dibayar mahal) sambil terkantuk-kantuk, makan enak, ngrumpi, dapat uang saku dan foto kopian bundel materi workshop. Hanya itu? Ya iyalah
Eh ada sih, … simak: mengikuti workshop sama dengan menambah anga kredit untuk kenaikan pangkat. Ikut doang lho, ngerti tidaknya, dilaksanakan tidaknya, gak penting. Yang penting dana workshop sukses terbagi.

:: :: :: RENUNGAN :: :: ::
Workshop boong-boongan model gambaran di atas saatnya dihilangkan. Selain menghabiskan dana rakyat, manfaatnyapun patut dipertanyakan. Coba saja tanyakan kepada peserta workshop beberapa bulan kemudian, dah lupa tuh.

Pun demikian dengan mental menghabiskan anggaran, perilaku semacam ini harus dikikis habis jika ingin sebuah program bermanfaat bagi sesama. Kondisi keuangan yang kosong pada triwulan I menunjukkan bahwa semua dana tahun sebelumnya dihabisin, diperas tuntas hingga tak ada ampas. Karenanya tak perlu heran jika program kesehatan hanya jalan ditempat.

Untuk memperbaikinya tidak sulit. Hilangkan dulu mental menghabiskan anggaran menjadi mental efisien, gak perlu banyak argumen, gak perlu banyak alasan. Bosan !!!
Jika pelaksana workshop instansi kesehatan masih jua mengatakan sulit untuk memperbaiki dirinya, sebaiknya tak usah bikin program muluk-muluk, toh akan berakhir dengan siaran ulangan berjudul: menghabiskan anggaran.

Mari berbenah kawan !!!

:: :: :: moto: perbaiki mulai sekarang dan katakan: aku bisa :: :: ::