Ogah jadi dokter Ndeso ™

MENGAPA DOKTER OGAH DI DESA ?

Tulisan ini tidak terkait dengan postingan soal gaji, melainkan sebuah pandangan pribadi berdasarkan pengakuan beberapa teman sejawat seputar betah tidaknya seorang dokter tinggal di desa. *pengakuan bisik-bisik* dokter di desa atau Puskesmas itu gak bisa dibanggakan, paling kucluk, mau bergaya pakai jas putih ntar malah dikira mantenan, udah ndesit duitnya dikit.

Tidak seperti kebanyakan dokter di Jawa-Bali yang bisa betah bertahun-tahun di tempat tugas (tergantung desanya juga sih), di luar Jawa-Bali khususnya Kalimantan Timur rata-rata para dokter tidak betah tinggal di tempat tugas.
Ketika seorang dokter yang baru lulus harus memilih tempat tugas ( PTT ) antara Jawa-Bali atau luar Jawa-Bali, niscaya akan memilih yang pertama seandainya boleh memilih.
Kesempatan bertugas di Jawa-Bali tentu tetap ada, namun daya tampungnya sedikit.
Pilihan lain adalah luar Jawa-Bali, tinggal pilih sesuai (kata hati) minat dan rencana.

Seperti kita ketahui bahwa para dokter mempunyai beberapa kesempatan (pilihan) pasca masa tugas (PTT) ataupun setelah lulus pendidikan, yakni:

• Mendaftar sebagai PNS (pegawai negeri sipil), ABRI, POLRI.
• Bekerja di sektor swasta (Rumah Sakit Swasta atau lainnya)
• Melanjutkan spesialisasi.
• Melanjutkan jenjang S2 dan seterusnya.
• Bekerja mandiri (praktek, buka klinik, dll)
• Bekerja di sektor non medis

Setelah memilih salah satu diantaranya, masih berlanjut pada pilihan lain tentang tempat (kota), institusi dan lain-lain. Weleh, rumit !!!
Perlu disadari bahwa kebijakan pemerintah (depkes) soal penempatan dokter setelah lulus dari pendidikan bisa berubah-ubah. Kondisi ini (perubahan kebijakan) akan mempengaruhi pilihan para dokter untuk menetapkan masa depannya.
Kita tidak pernah tahu sampai kapan kebijakan PTT berlangsung dan bagaimana setelahnya (pasca PTT). Pengalaman sudah membuktikan bahwa kebijakan PTT boleh dikata berujung pada penelantaran para dokter (pasca PTT).
Kalaupun nantinya pemerintah (depkes) menelorkan kebijakan penghapusan PTT, seyogyanya ada sinkronisasi antara Depkes dengan fakultas kedokteran agar para dokter sudah tahu dan mempersiapkan dirinya sejak di bangku kuliah.

Mengapa para dokter ogah bermukim di desa ?
Para dokter akan memberikan jawaban beragam saat dihadapkan pada pertanyaan di atas. Setiap jawaban tentu mempunyai alasan (yang berbeda pula).
Berikut adalah daftar alasan-alasan yang (mungkin) dilontarkan para dokter ketika disodori pertanyaan di atas.

• Fasilitas pendidikan untuk anak tidak memadai.
• Kurang tersedianya (fasilitas) infrastruktur, seperti: air bersih, listrik, tilpon, jalan, pasar, dan lain-lain.
• Tidak jelasnya program penempatan dokter dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
• Kesempatan menambah penghasilan (finansial) yang tidak menjanjikan.
• Serba tidak jelas

PENGABDIAN DAN PENGHASILAN
Sarjana bidang apapun akan bercita-cita menerapkan ilmunya dan berusaha mencari penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tak terkecuali para dokter. Wajar kan? *emangnya tiap malem mau nabok nyamuk selama3-5 tahun, gitu penuturan dari para sejawat*

Idealnya di setiap kecamatan (terutama di daerah pinggiran) setidaknya ada seorang dokter yang bertempat tinggal dan memberikan layanan kesehatan di kecamatan tersebut. Bisa dibayangkan betapa kurang terurusnya layanan kesehatan ketika seorang dokter bertugas di Puskesmas di suatu Kecamatan namun ia bertempat tinggal dan praktek di kota. Selama ini sorotan utama sebagai kambing hitam adalah si dokter.
Apa benar ? Belum tentu !!! Kurang pengabdian ? Belum tentu !!!
Sebagai ilustrasi, di sebuah kecamatan ada sebuah Puskesmas, listrik kadang lupa menyala (byar pet), HP tidak ada signal, sarana air bersih gak jelas, mau ke kota sulit, sekolah hanya sampai SLTP, penghasilan masyarakat rendah, jalan entah ada entah tidak (kalaupun ada banyak kubangan) dan berbagai pernik style minimalist lainnya, bla … bla … bla.
Dengan setumpuk keterbatasan di atas tidak salah rasanya jika si dokter hanya mampu bertahan sekitar 5 tahun, selanjutnya memilih minggat pindah ke kota, menunggu digantikan oleh dokter pengganti atau memilih jalur lain.
Siklus ini akan berulang dan berulang.

Siapa sih sarjana yang mau mengorbankan anaknya sekolah di tempat ndesit kecepit, sementara menginginkan pendidikan si anak lebih baik dari orang tuanya?
Bolehlah seorang dokter memiliki kemampuan sebagai pionir membangun sebuah kecamatan, namun amatlah sulit menggapai tersedianya infra struktur yang memadai dalam waktu 5-10 tahun, sementara ia memiliki anak yang memerlukan pendidikan dan sarana lainnya.
Siapa suruh milih jadi dokter !!! Hah, masa gitu sih.

Akhirnya, kepada seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II terutama di luar Jawa-Bali, berkenan kiranya mengarahkan pembangunan ke kecamatan dan desa-desa.
Jangan ngurusi mega proyek di perkotaan saja (bisik-bisik: ada fee 10% dari nilai proyek) sementara infrastruktur di kecamatan-kecamatan dan pedesaan kurang sentuhan. Maksudnya infrastruktur dasar adalah: air bersih, jalan, sarana pendidikan (jangan gampang roboh ya), listrik (bukan spec byar pet lho), sarana kesehatan dan lain-lain.
Gitu lho Bosss.
Mana janjimu? *halah, udah tahu banyak ingkarnya masih nanya jua, cak*

SELAMAT BERJUANG KAWAN !!!
Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar Benar.