Global Fund Hentikan Bantuan Kesehatan, wajar !!!

Sangsi setimpal !!!
Sejak Senin, 30 Aril lalu, media gencar memberitakan dihentikannya bantuan dana penggulangan AIDS, TBC dan Malaria untuk Indonesia oleh Global Fund.
Salah satu media lokal, Kaltim Post Cyber News, tak ketinggalan mengulasnya. Konon menurut Dirjen P2LP Depkes RI, nominal dana bantuan yang dihentikan adalah 40% dari total dana sebesar 630 Milyar rupiah untuk penanggulangan 3 penyakit di atas.

Untuk kesekian kalinya sejak 12 tahun terakhir Depkes tidak mampu menunjukkan niat baik penggunaan Dana Bantuan. Quality Assurance (QA), SAF(special assistance fund), HWS, Global Fund, dan sejenisnya, bak kue manis untuk bancakan. Besaran dana dan hasil yang didapat sulit dikatakan berhasil. Mental menghabiskan dana dan ngarang, adalah sumber masalah utama.

Harap diingat, sebagian dana milyaran tersebut disalurkan kepada LSM terkait upaya penanggulangan AIDS, TBC dan Malaria. Sayang kita tidak tahu, apakah LSM tersebut menggunakannya untuk promotif (sosialisasi), preventif (pencegahan) atau kuratif (pengobatan), masih kabur dan mungkin tetap kabur.

Salah satu sayap penanggulangan TBC, yakni PTI di Kota kami, diketuai oleh istri wakil walikota. Apa kerjaannya ? Simak baik-baik, penyuluhan dan studi banding (baca: jalan-jalan). Penyuluhannya sih, sama dengan yang biasa dilakukan petugas lapangan di Puskesmas. Jadi mengapa harus mengeluarkan dana untuk pekerjaan yang sudah rutin dilakukan ? Merepotkan dan pemborosan !!! Paling-paling hanya masuk koran seolah pekerjaan maha hebat. Andaipun dana tersebut berasal dari Pemerintah Daerah, tetaplah minim manfaat mengingat tidak menyentuh pada esensi program TBC.
Nun di kehidupan sebenarnya, obat kurang !!!

KILAS BALIK
Sekitar 10 tahun lalu, penulis sempat bersitegang dengan petinggi Depkes RI yang berkunjung ke Puskesmas kami. Pasalnya, penulis menolak mentah-mentah perintah beliau untuk menghabiskan dana JPS BK (Jaring Pengaman Sosial bidang kesehatan). Lucu, seorang pejabat tinggi (sekarang beliau masih aktif) yang mestinya membimbing untuk berlaku benar dan bertanggung jawab, malah bersabda agar bawahannya menghabiskan dana hanya karena di daerah lain “berhasil memanfaatkan” dana tersebut. Jika beliau dan sebagian pejabat depkes lainnya mengukur keberhasilan sama dengan menghabiskan dana, maka menurut penulis beliau tidak cerdas walaupun saat ini beliau bergelar profesor.

Mengapa penulis menolaknya ? Berikut alasannya:

• Kegiatan atau program yang sudah berjalan rutin tidak harus memakai dana mentang-mentang ada dana.
• Kegiatan yang sudah mendapatkan dana rutin (walaupun kecil) tidak boleh tumpang tindih apapun alasannya, walaupun mudah untuk bikin pertanggungjawabannya secara administratif.
• Munculnya dampak non teknis para petugas lapangan yang nantinya gah mau jalan jika tidak ada dananya walau pekerjaan rutin sekalipun.

Dampak sabda sang petinggi, hanya 3 Puskesmas yang tidak mau menghabis-habiskan dana JPS-BK dari 20 Puskesmas di kota kami. Lainnya malah lantang berteriak kurang. Nah.
Kini, sebagian besar pns jajaran kesehatan, masih jua berpedoman bahwa jika tidak bisa menghabiskan dana dianggap tidak berhasil. Maaf jika penulis tega mengatakan pikiran tersebut adalah pikiran KONYOL.

Beberapa pimpinan Puskesmas pernah mengatakan kepada penulis bahwa habisnya dana akibat desakan para stafnya. Sungguh argumen aneh. Harusnya pimpinan memberi tahu staf bahwa dana bukan untuk dibagi-bagi dengan menciptakan program aneh-aneh atau membuat pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang tidak pernah dilakukan. Bila para staf ngotot, kembalikan saja ke Dinas Kesehatan diatasnya. Selesai.
Ataukah kepingin dianggap dermawan ? Ataukah pimpinan dan stafnya memang sama dan sebangun ?

Suatu ketika datang rombongan sebuah LSM berlabel kesehatan tingkat propinsi ingin menggelar kegiatan. Surat sakti yang dibawa tidak tanggung-tanggung, mulai Gubernur sampai Camat merekomendasikan agar Puskesmas membantu sepenuhnya kegiatan yang akan dilakukan. Rata-rata pengurusnya berlabel S2.
Penulis yang kala itu masih sebagai kepala Puskesmas sampai terpingkal mendengar uraian kegiatannya. Hanya penyuluhan, konon bernilai jutaan. Itupun nunut pertemuan rutin kader Posyandu. Bedanya mereka masang spanduk plus embel-embel bahasa Inggris.
Saking tidak betahnya menahan banyolan tersebut, penulis sempat menggumankan ungkapan satire.
Ketika penulis bertanya kepada para kader apakah mengerti apa yang disampaikan para “pakar” tersebut. Jawabannya: TIDAK alias mboten mudeng. Mengapa ? Karena kata-katanya aneh-aneh seperti pidato ala pejabat.
Mungkin tidak semua begitu, mungkin ada yang melaksanakan kegiatan nyata dengan benar dilandasi kebutuhan lokal. Meneketehe.

FAKTA DI LAPANGAN
Di Kota kami (Samarinda), jika petugas Puskesmas menemukan kasus TBC melalui serangkaian pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permintaan obat TBC ke Dinas Kesehatan Tingkat II. Sepintas langkah tersebut seolah benar, melalui birokrasi administratif, surat resmi, datang ke Dinkes tk II, mengambil paket obat gratis, pulang ke Puskesmas dan menyerahkannya kepada penderita. Tentu proses tersebut tidak cukup sehari.
Jelas kebijakan ini ngawur. Bukti bahwa Subdin yang menangani program di jajaran Dinkes tk II tidak pernah membaca pedoman.
Siapa yang dirugikan ?

• Penderita TB lantaran harus bolak balik mengambil obat. Belum lagi resiko mis opportunity, artinya resiko penyebaran penyakit semakin luas.
• Keluarga penderita, mengingat adanya resiko penularan.
• Petugas. Bolak-balik hanya ambil obat dan beresiko hilangnya kepercayaan dari penderita. Belum lagi resiko diomeli penderita. Gembar-gembornya gratis dan mudah, ternyata indent seperti pesan hotel saat liburan.
• Kesinambungan minum obat. Tanpa disadari, rumitnya proses pengobatan suka atau tidak suka, cepat atau lambat akan mengurangi kepercayaan penderita yang sedikit banyak berdampak pada kesinambungan minum obat.

Sungguh aneh dan lagi-lagi tidak cerdas. Obat TB itu harus dan mutlak ready di Puskesmas Bung. Yang beginian cukup baca pedoman, tanpa harus repot seminar atau workshop jutaan rupiah. Mending uangnya untuk beli obat.

Pernah suatu kali beberapa orang pasien bolak-balik ke Puskesmas untuk mengambil obat yang hanya bisa dijanjikan dan informasi bahwa obat TBC dari Dinkes tingkat I kosong.
Alhasil penderita yang nota bene kurang mampu harus keluar uang ongkos ojek tanpa hasil. Saat tulisan ini dibuat, stok obat hanya 2 paket. Hebat ya. Jika begini terus, angan-angan Indonesia bebas TBC tahun 2050 hanyalah mimpi.
Walahhhh.
Lho, apa tidak diperjuangkan ? Tentu sudah friends. Gegeran dalam rapat resmi juga bukan tabu lagi. Itulah tembok tebal angkara murka bertopeng demi rakyat yang ada di hadapan kita.

KESIMPULAN
Tak perlu menyalahkan Global Fund. Tak perlu mengaitkan dengan isu tak benar. Tak perlu prasangka jelek kepada donor. Tak perlu menyangka adanya kolaborasi. Kesalahan utama terletak di sebagian pengambil keputusan jajaran Kesehatan di semua tingkatan.

Para sejawat pengambil keputusan, sadarlah. Mulailah jujur untuk kemaslahatan. Uang dari akal-akalan anggaran dan bantuan negara lain tidak akan pernah membuat puas. Sampeyan malah mempermalukan bangsa. Mempermalukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa.

Penulis paham, himbauan ini tidak akan mampu merubah apapun tanpa bantuan-Nya. Tak akan ada artinya tanpa upaya sungguh-sungguh untuk memperbaikinya.
Mari kita berbenah !!!